Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 16 tahun 2004 tentang penatagunaan tanah presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2000 tentang peraturan gaji hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 16 sebagaimana telah lima kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2008 lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 24. Peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah lembaran negara tahun 2000 nomor 165. Peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2000 tentang kewenangan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil lembaran negara tahun 2000 nomor 193. Undangundang nomor 24 tahun 1997 tentang penyiaran lembaran negara republik indonesia tahun 1997 nomor 72 tambahan lembaran negara nomor 3701. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan peraturan pemerintah pengganti undangundang, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden diatur dengan peraturan presiden. Pasal 24 1 dalam rangka pelaksanaan pola penyesuaian penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, pemerintah. Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah pp tentang perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom lembaran negara tahun 2000 nomor 54, tambahan lembaran negara nomor 3952.
Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan. Indonesia tahun 2000 nomor 64, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3956 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2010 lembaran. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom lembaran negara republik. Undangundang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerjaserikat buruh lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 1, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3989.
Nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta bendabenda yang berkaitan dengan tanah lembara n negara tahun 1996 nomor 42, tambahan lembaran negara nomor 3632. Nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah presiden republik indonesia, menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 101 ayat 3 undangundang nomor 22 tahun 2003. Undangundang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuanketentuan pokok. Menteri keuangan adalah menteri yang bertanggung jawab dalam pembinaan perjan. Pasal 4 ayat 1 dan pasal 11 undangundang dasar negara. Pp peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang. Nomor 74 tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun presiden republik indonesia, menimbang. Tahun 2000 nomor 27, tambahan lembaran negara republik.
Penghormatan lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 54, tambahan lembaran negara nomor 3952. Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undangundang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pasal 24 ketersambungan perangkat milik penyelenggara jasa telekomunikasi dengan jaringan telekomunikasi dilaksanakan secara transparan dan tidak diskriminatif. Nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lembaran. Undangundang nomor 21 tahun 1992 tentang pelayaran lembaran negara republik indonesia tahun 1992.
Peraturan pemerintah pp tentang perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai. Menteri dalam negeri nomor 63 tahun 1999 tentang pentunjuk pelaksanaan dan. Undangundang nomor tahun 2003 tentang ketenagakerjaan lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 39. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan. Analisis dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha danatau kegiatan. Peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2000 tentang tarif atas. Lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 27, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3940 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2005 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2000 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 7 tahun 2000 tentang kepelautan presiden republik indonesia, menimbang. Tahun 1969 nomor 16, tambahan lembaran negara nomor 2890 tentang bentukbentuk usaha negara menjadi undangundang lembaran negara republik indonesia tahun 1969 nomor 40, tambahan lembaran negara nomor 2904.
Peraturan pemerintah nomor 104 tahun 2000 tentang dana perimbangan lembaran negara republik indonesia tahun 2001 nomor 157, tambahan lembaran negara republik indonesia. Undangundang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya lembaran negara republik indonesia tahun 1990 nomor 49, tambahan lembaran negara nomor 3419. Pasal 24 dengan berlakunya peraturan pemerintah ini, maka peraturan pemerintah nomor 6 tahun 1976 tentang pengadaan pegawai negeri sipil, dan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 1983 tentang. Sertifikasi mutu pangan adalah rangkaian kegiatan penerbitan. Peraturan pemrintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan propinsi sebagai daerah otonomi. Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2000 pusat data. Nomor 52 tahun 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi presiden republik indonesia, menimbang.
Pasal 17 nilai prestasi kerja pns sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut. Volume 1, nomor 4 24 oktober 2008 progressive and innovative bulletin perwakilan bpkp provinsi sulawesi selatan sistem pengendalian intern pemerintah pp 60 tahun 2008 profil sutisno, ak. Dengan peraturan pemerintah dapat ditetapkan besarnya tarif bea meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan. Nomor 36 tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan undangundang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pasal 24 peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Pasal 7a, pasal 7b, pasal 20, pasal 21, pasal 24, pasal 24c, dan pasal 25 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Pp no 742001 tentang pengelolaan b3 k3l pt brantas. Peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai presiden republik indonesia, menimbang.
Tahun 2000 nomor 54, tambahan lembaran negara nomor 3952. Peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil lembaran negara tahun 2000 nomor 196. Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5587. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 12 tahun 2000 tentang pencarian dan pertolongan presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2000 tentang kewenangan. Nomor 24 tahun 2008 tanggal 10 maret 2008 jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak. Pemerintah nomor 14 tahun 2000 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen perhubungan lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 27, tambahan. Peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2000 tentang kewenangan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil. Peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 51prtm2015 tentang tata cara pemilihan pengurus, masa bakti, tugas pokok dan fungsi, serta mekanisme kerja. Pemerintah nomor 6 tahun 2000, yang selanjutnya disingkat perjan. Peraturan pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 202, tambahan lembaran negara nomor.
Indonesia tahun 2000 nomor 54, tambahan lembaran negara nomor 3952. Nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pasal 24 ketersambungan perangkat milik penyelenggara jasa telekomunikasi. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 54, tambahan lembaran negara nomor 3952. Dewan perwakilan rakyat daerah lembaran negara tahun 1999 nomor 24, tambahan lembaran negara nomor 3811. Berikut ini adalah berkas pp peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan izin berusaha terintegrasi secara elektronik. Presiden republik indonesia peraturan pemerintah republik indonesia nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Nomor 24 tahun 20 tentang perubahan atas undangundang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerjaserikat. Undangundang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerjaserikat buruh. Peraturan pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah lembaran negara tahun 2000. Undangundang nomor 24 tahun 1992 tentang penataan ruang lembaran negara republik indonesia tahun 1992 nomor 115, tambahan lembaran negara nomor 3501. Lembaran negara tahun 2000 nomor 193, tambahan lembaran negara nomor 4014. Undangundang nomor 24 tahun 2002 tentang surat utang negara lembaran negara republik indonesia tahun 2002.
Nomor 12 tahun 2000 tentang pencarian dan pertolongan presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 64, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3956 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2010 lembaran negara republik indonesia tahun 2010 nomor 95. Kami memasang iklan pada konten yang anda ingin jelajahi. Undangundang nomor 24 tahun 1997 tentang penyiaran lembaran negara republik. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan.
Republik indonesia tahun 1999 nomor 167, dan tambahan lembaran negara nomor 3888 sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 19 tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas undangundang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menjadi undangundang lembaran. Nomor 7 tahun 2000 tentang kepelautan presiden republik indonesia, menimbang. Agar setiap orang mengetahuinya, memrintahkan pengundangan peraturan daerah ini. Undangundang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuanketentuan pokok kekuasaan kehakiman lembaran negara republik indonesia tahun 1970 nomor 74, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 2951. Peraturan pemerintah nomor 62 tahun 1990 tentang ketentuan keprotokolan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 54, tambahan lembaran negara nomor 3952. Lembaran negara tahun 1980 nomor 16, tambahan lembaran negara nomor 3160 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2000 lembaran negara tahun 2000 nomor 121. Peraturan pemerintah nomor 97 tahun 2000 tentang formasi pegawai negeri. Pasal i beberapa ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 63, tambahan lembaran negara nomor 3955 diubah sebagai berikut. Pasal 24 peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah presiden republik indonesia, menimbang. Pasal 20, pasal 24, pasal 25, pasal 27 ayat 1 dan ayat 2, dan pasal 28 d ayat 1 dan ayat 2 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Undangundang nomor 24 tahun 1992 tentang penataan ruang lembaran negara republik indonesia tahun 1992 nomor 115, tambahan lembaran negara. Peraturan daerah ini mengatur tentang retribusi wajib daftar perusahaan dengan.